Sistem Pemerintahan Kerajaan Majapahit

Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, semua sistem pemerintahan dan birokrasi di Kerajaan Majapahit berjalan dengan teratur sesuai yang telah ditentukan. Sistem Birokrasi di Majapahit saat itu antara lain:

• Raja yang memimpin di kerajaan saat itu dianggap penjelmaan dewa oleh masyarakat dan memiliki hak tertinggi dalam kerajaan.
• Rakryan Mahamantri Kartini biasanya dijabat oleh putra-putra raja.
• Dharmadyaksa yang merupakan pejabat hukum pemerintahan dalam kerajaan.
• Dharmaupattati merupakan pejabat dibidang keagamaan dalam kerajaan.

Selain itu pembagian wilayah dalam Kerajaan Majapahit pun juga deilakukan dengan teratur yang disusun oleh Hayam Wuruk. Adapun pembagiannya sebagai berikut:

• Bhumi, yang merupakan kerajaan dengan raja sebagai pemimpinnya.
• Negara, yang setingkat dengan propinsi dengan pemimpinnya yaitu raja atau nathajuga sering disebut dengan bhre.
• Watek, setingkat dengan kabupaten yang dipimpin oleh Wiyasa.
• Kuwu, setingkat dengan kelurahan yang pemimpinannya bernama lurah.
• Wanua, setingkat dengan desa yang dipimpin oleh Thani.
• Kabuyutan, setingkat dengan dusun atau tempat-tempat sacral.

Raja raja Kerajaan Majapahit

1. Raden Wijaya (1293-1309)
2. Jayanegara (1309-1328)
3. Tribuana Tungga Dewi (1328-1350)
4. Hayam Wuruk (1350-1389)
5. Kusumawardani-Wikramawardhana (1389-1399)
6. Suhita (1399-1429)
7. Bhre Tumapel (Kertawijaya)- (1447-1451)
8. Rajasawardhana (1451—1453)
9. Purwawisesa (1456-1466)
10. Kartabumi (1466-1478)